Harga minyak dunia yang terus merangkak naik hingga menyentuh angka USD 75 per barel disebut–sebut sebagai argumen dasar naiknya harga BBM Non-subsidi yang dilakukan Pertamina per tanggal 1 Juli 2018 kemarin. Memang, Negara telah menyerahkan kewenangan kepada badan usaha terkait elastisitas harga BBM Umum lewat Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang berbunyi “Harga eceran BBM umum ditetapkan oleh badan usaha dan dilaporkan kepada menteri”. Artinya, dengan ketentuan tersebut naik atau turunnya harga BBM Non-subsidi tidak harus melalui persetujuan DPR RI dan dibahas dalam sidang paripurna. Keputusan OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) untuk membatasi produksi minyak dunia juga menjadi salah satu alasan naiknya harga BBM Non-subsidi di Indonesia. Dalam logika ekonomi lumrahnya jika permintaan meningkat tajam maka secara otomatis produksi harus dibatasi agar tidak terjadinya defisit atau kurangnya stok pasokan agar kestabilan ekonomi dunia terus terjaga. Alasan ini pula yang dikemukakan oleh organisasi Negara–negara pengekspor minyak bumi tersebut ketika memutuskan untuk membatas produksi minyak dunia.
Terhitung, rezim pemerintahan saat ini sudah menaikkan harga BBM Non-subsidi genap empat kali sejak 13 Januari 2018, 20 Januari, 24 Februari dan terakhir 1 Juli 2018 kemarin. Di masa pemerintahan saat ini juga harga BBM Non-subsidi telah diturunkan sebanyak 10 kali (detikNews, 3/7/2018). Dengan demikian, fakta bahwa kestabilan harga BBM Non-subsidi mengikuti fluktuatif harga minyak dunia seharusnya bisa kita terima. Akan tetapi, terkhusus bagi Indonesia kenaikan harga BBM Non-subsidi ini bisa saja menjadi momok yang semakin memberatkan rakyat. Pasalnya, Indonesia terhitung sebagai salah satu pengguna kendaraan bermotor terbanyak di dunia yang tentu saja memerlukan bahan bakar berjenis premium, pertamax, ataupun pertalite. Keputusan pemerintah yang menghentikan subsidi Premium dan perlahan menghapuskannya, maka total BBM yang saat ini memiliki status bersubsidi hanyalah solar. Tentu akan sangat menyulitkan jika masyarakat harus terus mengikuti harga minyak dunia yang sewaktu–waktu bisa saja melambung tinggi. Kita bisa saja berargumen bahwa jika yang mengalami kenaikan adalah BBM Non-subsidi yang notabene banyak digunakan oleh masyarakat yang terbilang berada di level ekonomi menengah ke atas adalah wajar–wajar saja. Namun, mungkin ketika mengatakan itu kita lupa bahwa saat ini subsidi Premium juga telah dicabut dan sudah mulai langka di pasaran. Pertalite adalah satu–satunya jenis bahan bakar yang masih mampu dijangkau oleh kantong mayoritas masyarakat. Pun begitu, hingga saat ini status pertalite juga merupakan BBM Non-subsidi yang tentu saja sewaktu–waktu bisa juga mengalami kenaikan harga.
Anggota DPR RI Komisi VII Rofi Munawar dalam pandangannya mengatakan bahwa kenaikan harga BBM Non-subsidi merupakan buah dari pemerintah yang gagal melakukan antisipasi. Dirinya menyebut bahwa kenaikan harga BBM Non-subsidi kali ini terjadi karena dua faktor yaitu eksternal dan internal. Faktor internal adalah pemerintah yang belum dapat mengendalikan nikai tukar rupiah terhadap dollar AS yang akhirnya berdampak pada sistem tata niaga migas Indonesia yang bersifat terbuka. Sedangkan faktor eksternal adalah dikarenakan OPEC atau organisasi Negara – negara pengekspor minyak dunia yang membatasi produksi dan persoalan geopolitik lainnya yang terjadi diberbagai belahan dunia, (Kompas, 2/7/2018). Fakta yang terjadi di lapangan saat ini dengan berbagai kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat seperti dicabutnya subsidi premium, dicabutnya subsidi tarif dasar listrik, penurunan daya beli hingga semakin melebarnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS harus diakui adalah representasi dari semakin lesunya pergerakan ekonomi. Ketika pemerintah terus melakukan upaya untuk menetralisir reaksi masyarakat terkait hal ini dengan mengatakan di media bahwa ekonomi stabil dan aman–aman saja sepertinya sudah tak mampu menjadi tameng dan menuju ujung tanduk. Masyarakat telah paham dengan melihat kondisi perekonomian di pasar yang semakin sulit artinya ekonomi kita sedang dalam masalah.
Perlukah Aksi Mahasiswa ?
Seorang kawan saya pernah berkata, di dunia ini hanya ada dua sebutan untuk kata “Maha”. Selain berarti marga bagi orang yang bersuku Dairi, dua kata Maha hanya terdapat dalam sebutan Mahakuasa dan Mahasiswa. Dalam KBBI, Maha dapat diartikan dengan Besar, amat, atau mahamulia. Anda tentu bisa membayangkan betapa luar biasanya makna dari kata atau kalimat yang terdapat kata Maha tersebut.
Mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat. Representasi dari kekuasaan rakyat yang menjadi nomor wahid. Ketika rakyat tak mampu menyuarakan kelu kesah dan penderitaan yang dialaminya, Mahasiswa yang bertindak sebagai kaum intelektual diharap bisa mempergunakan ilmu dan sumbangsih pemikirannya guna kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas pemegang kekuasaan dalam suatu Negara. Mahasiswa berhak untuk mengawasi, mengkritik, bahkan menggelar aksi jika yang pertama dan kedua tidak didengar oleh penguasa. Keadaan yang berkembang dewasa ini justru menjungkir balikkan hakikat dari penyandang gelar Mahasiswa itu tadi. Sebagian besar penyandang gelar Mahasiswa sudah tidak lagi menunjukkan sikap hakikat dari peran yang seharusnya dilakukan. Dalam hal ini, apakah personal Mahasiswa itu sendiri yang mutlak disalahkan?. Bisa jadi jawabannya berada dalam diri Mahasiswa itu sendiri.
Faktor lain yang kiranya membuat gerakan Mahasiswa akhir–akhir ini seperti menuju kepunahannya adalah pihak penguasa yang terus berupaya agar gerakan Mahasiswa dibelenggu sedemikian rupa lewat wewenang berupa Undang–undang. Hemat saya, pertanyaan perlu atau tidaknya aksi Mahasiswa terkait hal ini bisa kita jawab dengan melihat kondisi sosial masyarakat saat ini. Namun, bakal terjadi atau tidaknya terpenting adalah Mahasiswa jangan sampai terlena dengan upaya–upaya politik adu domba dan pembodohan massal yang terus–terusan dilakukan oleh pihak yang tidak ingin Mahasiswa kembali menunjukkan “taring” nya.
“Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali” ~ Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia.
Oleh : Agung Harahap
