Teropongonline, Medan-Tagar percuma lapor polisi muncul setelah kasus dugaan pelecehan anak oleh ayahnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dihentikan penyelidikannya. Hal itu kemudian ramai dibicarakan dan viral di media sosial.
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau lebih dikenal KontraS Sumatera Utara melalui Staff Kajian Penelitiannya, Rahmat Muhammad memberikan tanggapan terhadap ramainya tagar percuma lapor polisi di sosial media.
“Kita sadari bahwa ranah penegakan hukum yang paling awal adalah polisi (penyelidik/penyidik). Tugas kepolisian dalam mengembangkan kasus pidana sangat penting, karena mereka adalah awal mula berjalannya criminal justice system (sistem peradilan pidana),” ujarnya saat diwawancarai Kru Teropong (14/10/2021).
Ia juga menambahkan jika laporan pidana seharusnya melewati kajian lidik terlebih dahulu. “Dalam laporan pidana Memang tidak semua laporan masyarakat bisa di proses, tetapi seharusnya hal itu telah terlebih dahulu melakukan kajian lidik terlebih dahulu, jika tidak tercukupinya alat bukti, maka sah saja laporan tersebut di SP3 (surat perintah penghentian penyidikan),” tambahnya.
Rahmat juga menyesali sikap kepolisian yang kerap lambat dalam melakukan penyidikan terhadap suatu kasus. “Hal yang tidak kita tolerir adalah terkadang laporan yang jelas delikti dan tidak susah-susah amat sebenarnya pembuktiannya tetapi proses penyidikan lambat atau bahkan tidak sama sekali memproses laporan, selain itu sepengalaman saya banyak laporan dari masyarakat bahwa mereka membuat laporan harus membayar sejumlah uang agar laporan perkaranya bisa berjalan.
Dan terkadang tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat ( melalui surat sp2hp), laporan tersebut tidak jelas prosesnya,” tambahnya.
Tambahnya lagi, ia menjelaskan bahwa Kepolisian harus mengikuti Pasal 3 ayat 3 huruf B Perkapolri Nomor 6 tahun 2019.
“Polisi seharusnya berpedoman pada Pasal 3 ayat 3 khususnya huruf b Perkapolri Nomor 6 tahun 2019 yang mewajibkan menerima setiap laporan. Dan dalam perkap 6 tahun 2019 sejatinya kepolisian dalam tugas penyilidik/penyidik sudah diatur secara jelas mulai dari proses pelaporan, wawancara, proses lidik (penetapan status laporan delik atau tidak) hingga proses penyidikan, penetapan tersangka, penahanan, hingga pelimpahan ke kejaksaan (p21),” ujar Rahmat.
Ia juga mengatakan jika prosedur sudah dilalui dan tidak ditemukannya delik, maka hal itu sudah benar. “Jika semua prosedur itu dilewati dan tidak ditemukan suatu delik pidana dalam laporan dan suatu laporan tidak bisa di proses lebih lanjut maka itu adalah suatu hal yg sudah berjalan sesuai dengan prosedur hukum,” ujarnya.
Rahmat pun mengakui jika KontraS Sumut juga sering mendapatkan pengalaman laporan yang dibuat tidak diproses.
“Kami sendiri banyak mendapatkan pengalaman bahwa laporan yang kita buat tidak di proses, apakah itu karena kurangnya saksi, tidak ada alat bukti, hingga adanya intervensi (impunitas). Pengalaman seperti ini banyak kami alami. Saya kira seharusnya polisi mulai menyadari bahwa tugas mereka sebagai penegak hukum harusnya mulai di prioritaskan. Harus ada penambahan anggaran untuk penegakan hukum, penambahan personil penyelidik/penyidik di setiap polres dan polsek, dan penguatan kapasitas mereka. Agar keinginan masyarakat dalam pencarian keadilan mendapatkan perhatian dari negara,” pungkasnya.
Tr : Mhd. Iqbal
