Teropongonline,Medan-Kesemrawutan parkir Kota Medan yang tak kunjung teratasi masih menjadi momok hingga kini. Salah satu aspek yang seharusnya menunjang PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Medan ini malah menjadi sebaliknya.
Pengamat Anggaran, Elfenda Ananda mengatakan bahwa proyek perparkiran di Kota Medan saat ini lebih banyak dikuasai oleh oknum OKP (Organisasi Kepemudaan).
” Retribusi parkir yg selama ini dikelola sistemnya tender dan pemenangnya tidak jauh dari dunia OKP. Masih melekat dikepala masyarakat urusan jalanan adalah urusan preman (OKP). Padahal, yang namanya retribusi itu erat kaitannya dengan pelayanan. Semakin baik pelayanan maka akan berdampak pada semakin meningkatnya pendapatan dari retribusi,” kata Elfanda.
Namun, sambung Elfanda permasalahan lahan parkir yang dikuasai oleh oknum OKP akan sulit diberantas sebab diketahui selama ini OKP juga merambah dunia legislatif karena banyak anggota DPRD yang juga masuk dalam jajaran pimpinan OKP dan akhirnya ikut berperan dalam perparkiran.
Elfanda mengatakan bahwa memang dari tidak beresnya pengurusan perparkiran mengakibatkan kebocoran PAD yang cukup besar. ” Untuk parkir karena sudah ditender, urusannya penunggakan. Banyak tunggakan yang belum dibayar oleh si pemenang tender,” jelasnya.
Elfanda menilai, Dishub Kota Medan harus tegas dalam tender perparkiran. Jangan berkompromi dengan OKP hanya karena dibelakangnya ada anggota DPRD. Sebab yang harus dipastikan adalah pelayanan di lapangan kepada masyarakat.
” Soal tender harus terbuka, tidak boleh tertutup. Profil perusahaan pemenang tender harus jelas. Agar tahu siapa yang terlibat di dalam keputusan. Tidak boleh ada tunggakan tanpa denda, dan selanjutnya jika menunggak jangan ikutkan lagi di pemilihan tender selanjutnya,” terangnya.
Reporter : Meilysha Sans Siregar
