Teropongonline, Medan-Pekan ini ramai diperbincangkan mural – mural berisi kritikan terhadap Pemerintah yang dianggap provokatif dan mencuat setelah mural tersebut dihapus oleh pihak aparat.
.
Setidaknya sudah tiga mural yang telah dihapus, seperti mural “Tuhan, Aku Lapar” terletak di Kabupaten Tanggerang, dihapus Jumat malam, (23/7) lalu, mural “Dipaksa Sehat di Negeri yang Sakit” terletak di Pasuruan, Jawa Timur, dihapus Selas, (10/8) dan mural yang terakhir “Jokowi 404: Not Found” terletak di Batuceper, Tanggerang.
.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang Pegiat street art kota Medan, Magenta atau akrab dipanggil gentarekayasa mengatakan iba terhadap pemerintah yang menahan masyarakat untuk lebih kreatif.
.
“Kita sekarang berada di negara yang menganggap mural itu melanggar peraturan daerah dan dinilai provokatif. Saya jadi iba dengan Pemerintahan yang membungkus masyarakat kreatif dengan rasa ketakutan untuk berekspresi, ruang publik dan negara ini milik rakyat Indonesia! Apa perlu para Seniman jalan mengedukasi para penegak hukum negara ini tentang street art? Dan sekaligus Presidennya, tentang bagaimana sebuah pesan itu bisa tersampaikan?,” katanya.
.
Genta juga mengungkapkan kebanggannya pada para street artist yang membuat mural, ia mengatakan bagaimana pun kebenaran harus tetap ditegakkan.
.
“Saya bangga kepada street artist yang sudah membuat mural, tetap semangat buat kalian karena melakukan apa yang seharusnya kawan! Bagaimana pun kebenaran harus tetap di tegakkan apapun resikonya,” ungkapnya saat diwawancarai secara daring pada Minggu, (15/08/2021).
.
Sementara itu, Muhammad Husin Ketua Umum Teater Sisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menyayangkan sikap aparat kepada pembuat mural.
.
“Sebenarnya memang ada larangan membuat mural di dinding – dinding bangunan. Tapi, kenapa untuk kasus mural – mural yang sedang viral itu si pelukis menjadi tersangka dan dicari pihak Polisi? Seharusnya tidak perlu seperti itu, karena kan itu ungkapan si Pelukis dan krtitik si Pelukis melalui karya muralnya agar orang banyak dapat menikmati karyanya,” ujarnya.
.
Husin juga mengatakan jika kritik melalui seni tidak diperbolehkan, maka tidak adalagi nilai demokrasi. “Jika kritik melalui mural saja si Pelukis menjadi tersangka dan sudah di bungkam, berarti sudah tidak ada lagi demokrasi untuk kita bisa mengungkapkan pendapat atau kritikan lagi kepada pemerintahan,” sampainya.
.
Tr : Siti Rifani
Editor : Mhd. Iqbal
