Teropong Online, Medan – Presiden Mahasiswa USU sekaligus Koordinator wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia wilayah Sumatera Bagian Utara (BEM SI SUMBAGUT) memberikan tanggapan terkait tekanan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang menjadi aspek penting demokrasi .
.
Diketahui, dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3 dan UU nomor 9 tahun 1998 bahwa negara telah menjamin kebebasan berpendapat warna negaranya. Koordinator BEM SI wilayah Sumbagut, Muhammad Rizki Fadillah mengungkapkan bahwa kritik mahasiswa terkait kinerja Presiden itu sesuatu yang baik.
.
“Kritikan mahasiswa yang menggugat kinerja Presiden adalah hal yang baik karena mahasiswa adalah mitra kritis dan mitra strategis, maka ketika mahasiswa sudah mengkritik disitulah pemerintah harus membuktikan tuduhan tersebut dengan memaksimalkan kinerja untuk negara yang lebih baik,” ungkap Rizki saat diwawancari, Jumat (02/07/2021).
.
Ia juga menjelaskan, bahwa kritik tidak sama seperti menghina.” Yang dinamakan menghina adalah ketika ada seseorang atau kelompok dengan sengaja merendahkan objek dengan kenyataan yang tidak sesuai. Jika mengkritik masih dikategorikan menghina, maka kuburlah makna demokrasi berpendapat di Indonesia,” jelasnya.
.
Keterbukaan pola berpikir adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Rizki juga menambahkan bahwa hal tersebut mampu memulihkan kepercayaan publik.
.
“Runtutan logika terutama dalam hal menyampaikan pendapat harus tertanam pada masyarakat, lebih lagi penegak hukum negeri ini agar respon terhadap kritik nantinya tidak dikaitkan dengan berbagai aspek lain yang berujung saling lapor dan pidana. Komunikasi yang komprehensif serta keterbukaan antara masyarakat, Presiden dan lembaga pemerintahan adalah cara untuk memulihkan kepercayaan publik,” tambahnya.
.
Tutupnya, ia berharap untuk selanjutnya setiap kritik atau masukan yang ada tidak dianggap sebagai sebuah penghinaan atau tindak kejahatan.
.
“Dalam hal ini, harusnya masyarakat yang menyampaikan kritik atau masukan dijadikan sebagai bentuk partisipasi dan pengawasan publik serta ekspresi atas berbagai kebijakan pemerintah, tidak langsung dianggap penghinaan jika belum memenuhi pembuktian unsur kebenaran objek kritik. Dan semoga hal ini dapat menjadi proyeksi Presiden Jokowi serta keberanian masyarakat untuk aktif memberi kritik dan masukan terhadap kinerja pemerintah,” tutupnya.
.
Tr : Siti Rifani
Editor : Mhd. Iqbal
