Teropongdaily, Medan-Sebentar lagi Pilkada akan kembali dilaksanakan. Pilkada sebagaimana merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota hingga para wakilnya, merupakan pemilihan untuk Pemimpin Daerah. Lebih lanjut dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan hal yang selalu kita laksanakan dengan misi mewujudkan masyarakat demokrasi dalam memilih Pimpinan Daerah di Indonesia dari berbagai wilayah.
Beberapa tahun terakhir, banyak kita lihat perbaikan infrastruktur. Mulai dari proyek strategis nasional seperti: Bandara dan yang paling banyak menuai kontroversi Ibu Kota Negara Nusantara. Perbaikan tidak berhenti pada level PSN saja, melainkan transportasi umum kota, hingga menyasar kepada penyelenggaraan event-event UMKM. Semua hal dilakukan demi kebaikan bangsa dan kemudahan masyarakat meskipun saya menilai ini tak ubahnya ‘ada udang di balik batu’. Dengan dalih perbaikan dan pembangunan padahal ada mau, ya apalagi kalau bukan demi mendongkrak elektabilitas menjelang Pemilu.
Pejabat kita memang pintar. Mulai dari yang level nasional hingga daerah dalam memoles elektabilitas dan mengklaim pencapaian. 5 tahun dalam satu masa kepemimpinan kenapa hanya baru giat dan getol bekerja menjelang akhir masa kepemimpinan. Dalih apa yang mau digunakan? APBN/APBD yang belum cair? Hei! Anda ini pemimpin daerah bukan osis SMA. Masa melakukan program kerja hanya karena mentok soal dana tidak bekerja.
Namun saya berpikir yang sebaliknya. Jangan-jangan para pejabat giat dan getol bekerja di akhir masa kepemimpinan tak lain dan tak bukan demi menggaet suara agar terpilih di periode depannya.
Pilkada menjadi ajang bagi calon pemimpin daerah untuk unjuk gigi, pamer visi dan misi. Yang incumbent (terpilih) getol bekerja di akhir masa jabatan, yang baru tebar janji manis bualan visi-misi. Fenomena ini sudah lazim kita lihat selama 5 tahun sekali. Jadi jangan heran dan jangan berkecil hati kalau mereka ingkar janji sebab ada biaya kampanye dan janji serta hutang politik yang harus dilunasi.
Hiruk pikuk dan euphoria pilkada layaknya wahana yang menimbulkan kegirangan semata bagi elit kita. Namun bencana bagi akar rumput yang mana itu adalah kita masyarakat jelata. Kita tak ubahnya sapi perah yang diperah suaranya di setiap pemilihan 5 tahun. Yang selalu menjadi korban di setiap kebijakan yang ditetapkan. Tak dapat dipungkiri, siapapun pimpinan daerahnya, perbaikan sistem tidak akan pernah terselesaikan sebab pejabat akan dan selalu kehilangan integritasnya sesaat setelah menjabat.
Tr: Winanda Salsabilla
Editor: Rizali Rusydan
Sumber Foto: fahum.umsu.ac.id
