Agama memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ketika agama kemudian dikaitkan dengan sosok seorang pemimpin politik, pembahasannya tidak hanya mengenai persoalan keagamaan, tetapi juga bagaimana citra dan kepemimpinan seorang tokoh dibangun di ruang publik. Buku Islam ala Prabowo yang kembali menjadi perhatian publik menjadi salah satu contohnya.
Dikutip dari Suara.com, buku Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam membahas sosok Prabowo dari sisi pengamalan nilai-nilai Islam, kepemimpinan politik, hingga kesejahteraan rakyat. Buku tersebut diinisiasi Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua Umum MUI Anwar Iskandar serta diluncurkan dalam rangkaian Rakornas BAZNAS 2025 di Jakarta pada 26 Agustus 2025.
Peluncuran buku tersebut kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan mengenai tujuan dan konteks penerbitannya. Hal ini menarik karena buku tersebut membawa nama seorang presiden sekaligus mengangkat nilai-nilai Islam dalam melihat sosok dan kepemimpinannya. Pertemuan antara agama dan politik dalam sebuah karya tentu dapat menimbulkan berbagai tafsir di tengah masyarakat.
Persoalan semakin menarik ketika sejumlah nama yang tercantum dalam buku memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan mereka. Dilansir dari CNN Indonesia, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa dirinya bukan penulis buku tersebut, melainkan hanya narasumber yang diwawancarai oleh tim penyusun. Ia juga mengatakan tidak terlibat dalam pembahasan judul, penggagasan, maupun pembiayaan penerbitan buku.
Dikutip dari Tempo.co, persoalan pencantuman nama juga menjadi sorotan setelah sejumlah tokoh mempertanyakan penggunaan nama mereka dalam buku Islam ala Prabowo. Polemik ini menunjukkan bahwa sebuah karya tidak hanya perlu diperhatikan dari isi, tetapi juga dari proses penyusunannya, terutama ketika memuat nama dan pandangan tokoh yang memiliki posisi penting di masyarakat.
Yang perlu diperhatikan bukan pada boleh atau tidaknya seorang presiden dibahas dari sudut pandang Islam. Seorang pemimpin tentu dapat dinilai dari moral, kepemimpinan, maupun pengamalan nilai agama. Namun, ketika penilaian tersebut dikemas dalam buku yang membawa nama agama dan kekuasaan, transparansi mengenai siapa yang menulis, siapa yang diwawancarai, serta bagaimana tulisan tersebut disusun menjadi hal yang penting.
Di sisi lain, MUI menegaskan bahwa buku Islam ala Prabowo bukan merupakan produk resmi MUI. Penegasan ini penting agar masyarakat tidak menganggap kehadiran Ketua Umum MUI dalam peluncuran buku sebagai bentuk pengesahan kelembagaan. MUI juga menyatakan tidak menemukan penyimpangan akidah maupun syariah dalam substansi buku tersebut.
Karena itu, polemik Islam ala Prabowo seharusnya tidak berhenti pada persoalan mendukung atau menolak Prabowo. Ada hal yang lebih penting untuk dipertanyakan: bagaimana agama ditempatkan ketika berhadapan dengan kekuasaan? Agama semestinya menjadi sumber nilai dan moral, bukan sekadar simbol untuk membangun citra seorang pemimpin.
Pada akhirnya, publik tidak hanya membutuhkan narasi tentang seorang pemimpin dan agamanya, tetapi juga keterbukaan mengenai bagaimana narasi itu dibentuk. Sebab, ketika agama dan kekuasaan berada dalam satu cerita, kepercayaan publik bukan hanya dibangun dari apa yang dikatakan, tetapi juga dari bagaimana semuanya disampaikan.
Tr: Rizky dan Athira
