Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan mencuat ke publik karena dugaan korupsi hingga kasus keracunan massal pelajar, Kamis (04/06/2026).
Ia menilai rentetan masalah yang terjadi merupakan bukti nyata dari kebijakan yang dipaksakan dan tidak transparan. Penetapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama dua wakilnya, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung mengungkap berbagai persoalan dalam tata kelola program tersebut.
“Yayasan-yayasan ini dilaporkan meraup keuntungan atau insentif hingga miliaran rupiah setiap harinya. Selain itu, ditemukan praktik mark-up pada pengadaan barang yang tidak relevan dengan tujuan pemenuhan gizi, seperti 21.801 unit motor listrik senilai Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, hingga ribuan unit televisi 75 inci,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak yang dirasakan para pelajar akibat tata kelola program yang dinilainya amburadul.
“Hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 37.609 pelajar mengalami keracunan di 220 kabupaten/kota. Sebegitu buruknya keadaan, belum ada langkah yang meyakinkan untuk penghentian masalah ini. Pemeriksaan laboratoris, misalnya, sangat diperlukan untuk memastikan akar penyebab,” katanya.
Ia menyoroti penggunaan pangan ultra-olahan (UPF) yang tinggi gula dan lemak dalam sejumlah menu MBG.
“Penggunaan pangan ultra-olahan yang tinggi gula dan lemak dalam 45 persen sampel menu MBG dinilai justru mengancam kesehatan jangka panjang anak-anak, alih-alih memperbaiki gizi,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pergantian pimpinan saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
“Pergantian pimpinan tidak akan efektif jika kultur dan sistem pengawasan tidak dibenahi secara total,” tegasnya.
Tr: Ilham
