Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kecerdasan Artifisial (AI) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah, Rabu (18/11/2026).
Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Dave Laksono menyampaikan usulan tersebut dalam rapat koordinasi penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027 di Badan Legislasi. Ia menilai aturan mengenai AI diperlukan untuk mengikuti perkembangan teknologi digital.
“Dan satu lagi, yang bisa masuk di usulan jangka menengah, yaitu RUU tentang Kecerdasan Artifisial,” kata Dave.
Dave menjelaskan, sejumlah negara seperti Malaysia dan Singapura telah memiliki aturan mengenai penggunaan kecerdasan artifisial. Sementara itu, Indonesia masih membutuhkan aturan untuk mengatur perkembangan teknologi tersebut.
“Contohnya seperti Malaysia, Singapura, itu kalau untuk negara-negara dekat. Kalau untuk negara-negara yang jauh seperti Eropa dan Amerika Serikat, itu sudah lebih jauh lebih dalam pengaturannya,” ujarnya.
Ia mengatakan, Indonesia masih belum memiliki aturan khusus mengenai kecerdasan artifisial sehingga diperlukan pembentukan regulasi tersebut.
“Nah, sementara kita ini masih belum ada sehingga kita membutuhkan peraturan tersebut,” tambah Dave.
Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Bob Hasan menjelaskan, RUU AI dapat masuk dalam Prolegnas jangka pendek apabila naskah akademiknya sudah tersedia.
“Tapi kalau NA-nya belum ada, saya kira jangka menengah itu,” kata Bob Hasan.
tr. savira




















