Teropongonline,Medan-Wacana bagi pelaku penyebaran hoaks (berita bohong) akan dijerat Undang-Undang Terorisme baru-baru ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam) Wiranto. Apa yang telah dikatakan Wiranto tersebut menuai banyak kritik dan polemik dari berbagai kalangan. Wiranto beranggapan bahwa hoaksdapat mengganggu ketertiban negara dengan cara menyebar informasi palsu yang berbahaya bagi masyarakat. Hal tersebut ia yakini sama saja dengan pelaku terorisme.
Padahal, hoaksdan terorisme adalah dua hal yang berbeda jika mengacu pada UU. Keduanya, sudah pada koridor masing-masing. Juga sebelumnya persolan hoaks atau berita bohong pemerintah telah mengesahkan pelaku yang terjerat hoaksakan terkena UU ITE sedangkan terorisme merujuk pada UU No.5 tahun 2008 yang membahas tentang tindak pidana terorisme. Masing-masing sudah memiliki sanksi tegas dan berbeda berdasarkan pembuatan UU, jelas dua hal tersebut sudah pada ranahnya tersendiri.
Hoaksmerupakan suatu berita atau kabar yang berisikan tentang informasi tidak benar dan dibuat seolah-olah benar berdasarkan data-data amburadul maupun tidak jelas yang tidak terverifikasi keasliannya. Berdasarkan data Kemenkominfo, ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang terinfeksi penyebar berita palsu (hoaks). Jumlah yang tentu saja tidak sedikit bukan? Platform media sosial adalah sarangnya kumpulan kata, gambar atau video yang sering menyebar informasi hoaksitu.
Memang Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang dimana kemajuan berbagai teknologi canggih sangat cepat dalam mengaksesnya, salah satu bukti nyata itu adalah internet. Akibat kecepatan internet yang berkolaborasi dengan gadget dan media sosial, surat kabar atau bahasa awamnya ‘koran’, salah satu media penyampai kabar masyarakat tengah tergerus keberadaannya yang kemudian perlahan hilang. Padahal, koran berisikan tentang informasi aktual, kredibel yang sudah jelas terverifikasi sumbernya. Orang-orang lebih mempercayai kabar yang dimuat melalui media sosial ketimbang koran yang sudah jelas kebenarannya. Stigma tersebut terus melekat di masyarakat dan semestinya harus dihilangkan dengan lebih bijak membaca terlebih dahulu, identifikasi, kemudian mempercayainya.
Pemahaman literasi mendalam terhadap dunia media sosial sangat penting ditanamkan pada pengguna nya. Kalau dibandingkan dengan dunia pers, berita bohong yang dimuat pada media sosial tidak memiliki aturan jelas dalam memberitakan, berbeda dengan pers yang mengacu pada KEJ. Pengguna media sosial mestinya memiliki kecakapan ilmu pengetahuan (melek media) dalam mengecek benar atau tidaknya berita yang tersebar.
Menilai pantas tidaknya jika wacana itu benar diterapkan didalam UU, maka terdapat sudut pandang yang berbeda pula. Ada anggapan bahwa wacana ini merupakan bentuk kepanikan dari pemerintahan sekarang yang memanfaatkan kekuasaan. Jika wacana diberlakukan dan disahkan maka itu merupakan salah satu jurus andalan yang digunakan pemerintah dalam mendeskreditkan kubu lawan politiknya. Sebagaimana yang diketahui, saat ini Indonesia memasuki pesta raya demokrasi mulai dari pemilihan wakil rakyat dan yang paling disorot adalah pemilihan presiden. Kedua paslon terdiri atas kubu 01 Jokowi-Amin dan 02 Prabowo-Sandi. Tensi panas memang acap kali mewarnai dua kubu apalagi pemilihan umum tinggal menghitung hari. Pemberitaan antara kedua paslon juga tidak jauh-jauh dari hoaks atau kabar bohong.
Kemudian, memang seharusnya kita sebagai pengguna teknologi harus bijak dalam memakainya. Tidak serta merta digunakan untuk hal yang salah dan merugikan orang lain jika ada kepentingan yang mendesak. Hoaks bisa juga disebut fitnah, salah satu penggalan ayat kitab suci umat islam Al-Quran tercantum pada Al-Baqarah: 191 yang berbunyi, “Fitnah lebih besar bahayanya dari pembunuhan”. Pun begitu, wacana tersebut memang bagus diumbar ke publik agar masyarakat tidak melakukan tindakan penyebar kabar bohong. Tapi tak juga disamakan dengan jeratan UU Terorisme. Pemerintah sudah memberlakukan hukuman UU ITE bagi pelaku penyebar hoaks, setidaknya komitmen harus tetap dijalankan.Wacana tersebut muncul seolah-olah memberikan bukti bahwa pemerintah merasa gagal dalam merumuskan dan menerapkan UU ITE, sehingga menimbulkan argumen hukuman penyebar hoaks sama saja dengan terorisme.
Oleh : Fuad Saleh Madhy
Foto: Istimewa
