Teropongdaily, Medan-Penahanan sejumlah peserta dalam aksi demonstrasi besar kembali menjadi perhatian publik. Tindakan aparat yang mengamankan dan menetapkan beberapa peserta aksi sebagai tersangka dipandang berpotensi mempersempit ruang kebebasan berekspresi serta hak berkumpul secara damai.
Aksi demonstrasi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan kepentingan publik. Massa aksi terdiri atas mahasiswa, aktivis, dan berbagai elemen masyarakat sipil yang turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka secara terbuka. Namun, pascaaksi, sejumlah peserta dilaporkan mengalami penahanan dengan dalih menjaga ketertiban umum dan stabilitas keamanan.
Berbagai kalangan masyarakat sipil menilai bahwa langkah penahanan tidak seharusnya menjadi respons utama terhadap aksi protes. Dalam negara demokratis, demonstrasi merupakan instrumen sah bagi warga negara untuk menyampaikan kritik dan aspirasi kepada pemerintah. Oleh karena itu, penegakan hukum dinilai perlu dilakukan secara proporsional, terukur, dan tetap menghormati prinsip hak asasi manusia.
Hak menyampaikan pendapat di muka umum secara tegas dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang mengatur perlindungan kebebasan berekspresi dan hak berkumpul secara damai. Instrumen hukum tersebut menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak tersebut hanya dapat dilakukan secara ketat, berdasarkan hukum, dan untuk kepentingan yang benar-benar mendesak.
Dilansir dari Antara News, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa Jakarta Metropolitan Police telah menangkap dan menahan sekitar 1.683 orang yang mengikuti aksi protes pada 25, 28, 30, dan 31 Agustus 2025. Komnas HAM juga menyerukan polisi untuk membebaskan peserta yang ditahan serta memberikan akses bantuan hukum bagi mereka. Kondisi ini menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap pola pengamanan aksi demonstrasi agar tidak melanggar hak konstitusional warga negara.
Pengamat hukum tata negara menilai bahwa penahanan dalam konteks demonstrasi harus menjadi langkah terakhir (ultimum remedium). Negara memiliki kewajiban untuk membedakan antara tindakan kriminal yang nyata dengan partisipasi warga dalam aksi damai. Apabila setiap kritik publik berujung pada proses pidana, maka iklim demokrasi berpotensi mengalami kemunduran.
Di sisi lain, aparat keamanan menyatakan bahwa tindakan pengamanan dilakukan untuk mencegah potensi kericuhan serta menjaga ketertiban umum. Kendati demikian, publik berharap agar setiap proses hukum dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan menjamin pemenuhan hak-hak peserta aksi, termasuk hak atas pendampingan hukum serta perlakuan yang manusiawi.
Peristiwa penahanan peserta demonstrasi ini menjadi pengingat bahwa stabilitas dan kebebasan tidak seharusnya dipertentangkan. Demokrasi yang sehat justru tumbuh dari keterbukaan terhadap kritik serta komitmen negara dalam melindungi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat secara damai.
Tr: Anggi Nihma
Sumber Foto: pbhi.or.id
