Teropongonline, Medan-Koordinator Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Muhammad Rizki Fadillah turut menanggapi terkait pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, pelemahan KPK memberikan dampak berupa banyaknya kasus yang tidak terselesaikan.
“Pelemahan KPK mengakibatkan KPK tidak memiliki integritas dengan memecat 57 pegawai berprestasi. faktanya banyak kasus korupsi yang tak kunjung tuntas seperti, Kasus bansos, BLBI, benih lobster, ditjen pajak hingga kasus suap KPU harun masiku dan sebagainya,” ujarnya.
Pria yang juga merupakan Presiden Mahasiswa USU itu juga menuntut Ketua KPK mencabut SK 625 dan SK Pimpinan KPK.
“Saya Presiden Mahasiswa USU mendesak kepada Ketua KPK untuk mencabut SK 652 dan SK Pimpinan KPK tentang pemberhentian 57 pegawai KPK yang dikeluarkan disebabkan oleh TWK yang cacat formil, secara substansi mengandung rasisme,” tambahnya.
Dibalik itu, Rizki juga mengapresiasi tindakan Kapolri yang berinisiatif merekrut pegawai KPK yang diberhentikan menjadi anggora Bareskrim Polri.
“Namun, ada sebuah gagasan baik dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk merekrut pegawai KPK yang dipecat untuk menjadi anggota dari Bareskrim Polri pada Direktorat tidak pidana korupsi dan Bapak Presiden setuju dengan Eks Pegawai KPK untuk bisa menjadi ASN Polri. Tetapi, belum ada keputusan dari Eks pegawai KPK mengenai gagasan itu. Mengapa harus menjadi ASN polri kalau bisa kembali menjadi ASN KPK karena, kita mengingat permasalahannya ada pada TWK tersebut yang abal-abal,” ujarnya.
Ia pun tak segan mengatakan KPK untuk lebih baik dibubarkan daripada berada ditangan orang yang tidak tepat.
“Tetapi, melihat fakta dari KPK yang sekarang tidak memiliki integritas saya berpikir akan lebih baik apabila KPK di BUBARKAN saja karena mengingat kita memiliki ribuan jaksa dan ribuan personil kepolisian di seluruh Indonesia yang mampu melakukan penyelidikan kasus-kasus korupsi di Indonesia dan pandangan saya kepada KPK saat ini tidak indepedensi terlebih lagi apabila KPK di BUBARKAN Indonesia bisa mengurangi penggunaan APBN. Kita harus merebut kembali KPK kembali ke orang yang tepat,” ujarnya.
Tr : Mhd. Iqbal
