Teropongonline,Medan-Di tengah derasnya masalah pada Negeri ini, KPK yang seharusnya menjadi tempat aman untuk memberantas salah satu kutukan terbesar masyarakat kita yaitu Korupsi justru malah di ambang bahaya. Orang-orang yang mencalonkan diri untuk menjadi pimpinan baru dalam KPK malah mempunyai catatan jejak buruk yang perlu di pertanyakan. Rasanya aneh kalau pemimpin, yang katanya adalah pembawa harapan, justru malah membawa prasangka buruk bagi masyarakatnya. Pemimpin adalah sosok yang mempunyai kapasitas, kredibilitas, integritas, moralitas, di atas rata-rata. Di mana pun, di dunia ini, pemimpin yang baik, bersih,dan berintegritaslah yang di cari. Bukan malah yang masuk kategori pernah menjadi terpidana dan mempunyai jejak buruk lainnya.
.
Runyamnya, panggung politik di negeri kita yang sudah begitu melelahkan kini pada taraf menyebalkan dan meresahkan. Semua semakin tidak karuan, banyak pemegang amanat di negeri ini bicara, berprilaku, dan bertindak semaunya saja. Keputusan mereka membuat rakyat semakin resah dan membuat dahi rakyat berkerut sejadi-jadinya.
.
Capim tak layak penghancur Negeri
Dari beberapa deretan Capim KPK untuk Priode 2019-2023 ada 20 orang yang menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan ternyata nama-nama tersebut mempunyai masalah rekam jejak dan etik yang tidak baik. Nama-nama ini terbukti tak berkualitas dan tak berintegritas, tentu sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai pimpinan. Dari mulai tidak patuh melaporkan kekayaan, sampai pada dugaan melakukan pelanggaran kode etik ada di dalam catatan-catatan jejak Calon Pimpinan Lembaga Komisi Pemberantas Korupsi. Tentu perlu dipertanyakan terkait lolosnya nama-nama capim kontroversial ini selama dalam proses seleksi. Bagaimana bisa ?
.
Padahal sebelum proses seleksi ini menjadi sorotan, KPK tengah galau setelah serangan bertubu-tubi yang di dapatnya, sampai-sampai tidak banyak yang mau menjadi calon komisioner KPK. Namun, di tengah tekanan yang bertubi-tubi tersebut, KPK justru tidak pernah patah semangat, apalagi putus asa. KPK malah justru menunjukkan taringnya : langsung menggebrak menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Namun, di balik baiknya kinerja KPK membuat banyak para pejabat merasa terganggu, dan ingin segera melenyapkan lembaga ini. Tetapi tidak perlu khawatir sebab lebih banyak lagi yang mendukung KPK di banding yang merasa terganggu dengan KPK. Bisa kita ketahui tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote banyak yang mendukung KPK untuk membersihkan negeri ini agar bersih dari Korupsi. Ya walaupun nampaknya bersih dari Korupsi di Negeri ini hanya menjadi angan-angan semata. Tapi tak ada salahnya kita berangan-angan.
.
Perlu kita ketahui bersama, bahwa masalah yang dihadapi oleh KPK bagai perang tanpa jeda. Seperti tak ada jera bagai mereka para pelakunya. Padahal kalau dilihat Operasi Tangkap Tangan (OTT), sebetulnya resep ampuh untuk masalah pemberantasan Korupsi ini. Namun, kerap di permasalahkan yang sebenarnya bukan OTT-nya yang salah, tetapi melainkan para pejabatnya yang tidak kapok-kapok. Negeri ini sangat kotor dari orang-orang nakal yang hanya memperdulikan dirinya sendiri. Seharusnya partai politik ikut bertanggung jawab dalam hal ini. Sebab semakin banyak politikus yan terjaring OTT menjadikan bukti parpol juga gagal membina kadernya menjadi politikus yang bersih dan juga bermartabat.
.
Inilah problem bangsa in. Bung Hatta sudah mengingatkan, “Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit untuk diperbaiki,” dan akhirnya kita sangat sulit menemukan pemimpin yang dapat meneladani negeri ini.
.
Kita sangat berharap Bapak Presiden tidak tutup mata dalam hal ini, rakyat sudah menyuarakan suaranya agar mencabut para calon pimpinan yang tidak berintegritas ini untuk tidak mencalonkan kembali. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah dan menyesal di kemudian hari. Yang menghalangi pemberantasan korupsi, haruslah kita sapu bersih. Teringat kata-kata Najwa Shihab dalam serial Telivisi “yang menghalangi pemberantas korupsi harus disikat, Republik Indonesia jangan sampai dikuasai para penjahat.
Reporter : Kusnadila Anandari
