Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Oktober 2026 mencapai Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Jumat (13/11/2026).
Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa pelaksanaan APBN selama sepuluh bulan pertama 2026 masih berjalan sesuai perencanaan pemerintah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara.
“Ini adalah hasil yang baik kalau dilihat, baik pendapatan negara maupun belanja negara, on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN,” ujar Suahasil.
Hingga akhir Oktober 2026, realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN 2026. Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu anggaran, dengan pertumbuhan sebesar 15,6 persen secara tahunan.
Dari sisi penerimaan, penerimaan perpajakan mencapai Rp2.064 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp267,2 triliun. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp551,8 triliun atau tumbuh 37 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Adapun belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.343,6 triliun, sedangkan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp653,6 triliun hingga akhir Oktober 2026.
Meskipun mengalami defisit, pemerintah mencatat keseimbangan primer mengalami surplus sebesar Rp114,8 triliun. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan desain awal APBN 2026 yang memperkirakan keseimbangan primer mengalami defisit sebesar Rp89,7 triliun.
“Keseimbangan primer kita masih positif, namun nanti akan berubah sejalan dengan berjalannya APBN menuju akhir tahun,”
Pemerintah juga menyiapkan anggaran belanja negara sebesar Rp945,2 triliun untuk periode November hingga Desember 2026. Suahasil meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mempercepat penyelesaian belanja prioritas agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
“Kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, belanja prioritas agar dituntaskan, dipercepat, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat namun dengan tetap menjaga efisiensi,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa percepatan belanja negara tetap harus memperhatikan prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
“Bukan berarti Rp945 triliun kemudian dibagi-bagikan begitu saja,” jelasnya.
Ke depan, pemerintah akan terus menjaga pelaksanaan APBN agar tetap terkendali dengan memastikan realisasi pendapatan dan belanja negara berjalan sesuai target, sekaligus mempercepat belanja prioritas pada dua bulan terakhir 2026.
