Ruang publik seharusnya menjadi tempat yang nyaman, sebuah wadah di mana warga kota dan mahasiswa dapat berinteraksi tanpa rasa takut. Gambaran itulah yang selama ini melekat pada Car Free Day (CFD) Lapangan Merdeka di Kota Medan.
Namun, gambaran positif itu mendadak retak oleh realitas pahit. Sebagaimana dilansir dari berbagai pemberitaan media lokal seperti Tribun-Medan.com, publik dihebohkan dengan insiden pengeroyokan terhadap petugas penggalangan dana kemanusiaan yang sedang menjalankan tugasnya di tengah keramaian ruang publik tersebut.
Peristiwa ini bukan sekadar kriminalitas jalanan biasa. Ini adalah alarm keras tentang hilangnya rasa aman (sense of security) warga di jantung kota. Ironisnya, insiden pengeroyokan tersebut terjadi di area terbuka yang menjadi etalase kebanggaan Kota Medan dan di bawah pengawasan sosial (social control) yang masif.
Dari kacamata Ilmu Komunikasi, peristiwa ini berkaitan erat dengan teori Public Sphere (Ruang Publik) dari Jürgen Habermas, di mana ruang fisik publik berfungsi sebagai wahana interaksi sosial yang aman dan inklusif bagi seluruh elemen masyarakat. Ketika tindakan premanisme dan kejahatan fisik justru dibiarkan terjadi di ruang terbuka tersebut, yang runtuh bukan hanya fisik korban, melainkan juga kepercayaan publik (public trust) terhadap jaminan keamanan dari pemangku kebijakan.
Di era transparansi digital, informasi mengenai insiden ini merebak cepat di media sosial. Berdasarkan perspektif teori Agenda Setting oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw, paparan video kekerasan di ruang publik secara masif di lini masa berhasil menggeser perhatian warga Medan, yang kemudian menempatkan isu premanisme dan keamanan kota sebagai prioritas utama yang mendesak untuk diselesaikan.
Ruang digital mendadak menjadi wadah aspirasi publik, di mana masyarakat secara kolektif menuntut kepolisian dan pemerintah daerah untuk tidak tinggal diam.
Aksi kemanusiaan yang niatnya mulia untuk membantu sesama tidak boleh dikalahkan oleh tindakan arogansi di jalanan. Pemerintah kota bersama pihak kepolisian tidak boleh sekadar merespons secara reaktif ketika sebuah kasus menjadi viral di media sosial, melainkan harus menghadirkan langkah konkrit berupa penegakan hukum yang transparan dan pengamanan lokasi publik secara konsisten.
Sebagai pers mahasiswa, LPM Teropong melihat bahwa pengawalan terhadap isu-isu sosial kota harus terus digelorakan. Ruang publik di Medan tidak boleh dikuasai oleh rasa takut. Sebab, martabat sebuah kota diukur dari sejauh mana warganya merasa aman di setiap jengkal ruang publiknya.
Tr. Widya
