Teropongdaily, Medan-Perubahan pesan pemerintah dalam penanganan bencana dinilai membingungkan publik, seiring pergeseran sikap dari mampu menangani secara mandiri hingga menerima bantuan asing, sikap tersebut menuai tanggapan akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UMSU, Corry Novrica Sinaga, S.Sos., M.A., menilai persoalan tersebut lebih berkaitan dengan pola komunikasi pemerintah kepada publik, bukan pada substansi kebijakan penanganan bencananya.
“Pemerintah sebenarnya telah menyampaikan informasi melalui berbagai media, baik televisi maupun platform digital. Namun, karena kanal informasi sangat banyak dan tidak terpusat, pesan pemerintah sering kali tidak diterima secara utuh oleh masyarakat,” ujarnya saat diwawancarai tim Teropong, Minggu (04/01/2026).
Ia menjelaskan bahwa perubahan narasi dari sikap mandiri menjadi terbuka menerima bantuan merupakan hal yang wajar dalam komunikasi krisis, mengingat bencana bersifat tidak terduga dan situasinya dapat berubah dengan cepat.
“Bencana tidak dapat dijadwalkan. Jadi wajar jika pemerintah awalnya percaya diri dengan kemampuan sendiri, lalu menyesuaikan sikap setelah melihat kondisi di lapangan,” jelasnya.
Meski demikian, Corry menegaskan bahwa perubahan pesan perlu disertai penjelasan yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat, terutama di tengah derasnya arus informasi di media sosial.
“Di era digital, informasi mudah terpotong dan dibingkai ulang. Jika tidak ada kejelasan dari sumber resmi, publik akan bingung. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat komunikasi resminya, dan masyarakat juga harus lebih kritis serta melek literasi digital,” pungkasnya.
Tr: Halimah Tunsya’ Diah
