Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menjadi momentum penyampaian capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinan serta penguatan sinergi pusat dan daerah, Jumat (14/08/2026).
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah langkah yang telah ditempuh pemerintah dalam menjalankan amanah rakyat. Ia juga memaparkan berbagai upaya pemerintah dalam menangani persoalan nasional.
“Yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap lima hari,” ujar Prabowo.
Selain kebijakan transformatif, Prabowo menyampaikan capaian pemerintah dalam bidang pangan. Ia mengatakan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan dari hasil produksi dalam negeri lebih cepat dari target yang sebelumnya ditetapkan selama empat tahun.
“Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun,” katanya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyoroti pentingnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Menurutnya, pusat dan daerah tidak seharusnya dianggap sebagai dua pihak yang terpisah karena keduanya memiliki peran yang saling berkaitan.
“Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik,” ujar Ahmad Muzani.
Ahmad Muzani juga menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional. Ia menilai transformasi ekonomi membutuhkan keberanian dalam mengambil keputusan untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.
“Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing,” tutupnya
Tr. Hana
