Teropongdaily, Medan-Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai capaian sosial dan kritik terhadap tata kelola pemerintahan.
Program Makan Bergizi Gratis yang menjangkau jutaan siswa menjadi salah satu kebijakan menonjol, namun pelaksanaan dan efisiensi anggaran menuai sorotan publik. Survei CELIOS (Oktober 2025) menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat masih rendah, terutama dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menilai persoalan utama bukan pada program, tetapi pada lemahnya tata kelola dan pengawasan di daerah.
“Fenomena permissive governance ini menunjukkan adanya pembiaran struktural oleh otoritas. Jika tidak segera dibenahi, risiko state capture bisa meluas hingga ke pusat,” ungkapnya pada kru Teropong saat diwawancarai, Jumat (24/101/2025).
Shohibul menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan sosial tidak akan berarti tanpa perbaikan sistem tata kelola yang bersih.
“Pembangunan yang tampak berhasil di permukaan tidak akan punya makna jika tata kelola dan integritas pejabat publiknya rapuh. Masyarakat butuh bukti nyata bahwa pemerintah bekerja dengan transparan dan adil,” ujarnya.
Terakhir, ia menyampaikan pentingnya keteladanan moral dalam kepemimpinan publik di tengah kondisi politik yang kian pragmatis.
“Pemimpin tidak cukup hanya hadir secara simbolik. Ia harus menunjukkan komitmen nyata terhadap etika kekuasaan dan keberpihakan pada rakyat kecil. Tanpa itu, demokrasi hanya tinggal slogan,” pungkasnya.
Tren penurunan kepuasan publik juga mencerminkan pola serupa dengan awal pemerintahan Jokowi. Para pengamat menekankan, tahun kedua akan menjadi ujian penting bagi Prabowo-Gibran untuk memperkuat transparansi dan reformasi birokrasi agar kepercayaan publik tidak terus menurun.
Tr: Winda Metri
Sumber Foto: beritasatu.com
