Teropongdaily, Medan-Pengamat Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), mengkritik kebijakan latihan militer bagi Pejabat Negara yang dianggapnya berlebihan, Jumat (25/10/2024).
Kebijakan Presiden yang melibatkan Wakil Presiden, Menteri, dan Wakil Menteri dalam latihan militer menuai perhatian publik.
Pengamat Sosial Politik UMSU Shohibul Anshor Siregar, M.Si., mengutarakan pandangannya terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, langkah ini terlihat berlebihan dan menggelikan karena, tujuan awal perekrutan Pejabat Negara seharusnya bukan untuk menunjukkan kesiapan fisik semata.
“Saya tidak tahu kemana orientasinya, tetapi ini menggelikan. Pejabat direkrut bukan untuk menunjukan bahwa mereka punya kesiapan fisik, ukurannya kan sehat jasmani rohani, tidak mesti seperti Komando Pasukan Khusus (Kopassus),” katanya.
Selanjutnya, Shohibul mengatakan mereka direkrut untuk membantu presiden, orientasi tersebut aneh menurutnya.
“Mereka direkrut untuk membantu Presiden menjalankan program pemerintahan. Hal ini sebuah orientasi yang aneh menurut saya,” ungkapnya
Shohibul Juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa langkah tersebut dapat mengindikasikan kembali ke era militeristik yang dapat mempersempit ruang demokrasi.
Menurutnya, meskipun kekhawatiran ini mungkin tidak sepenuhnya akan terjadi, tanda-tanda yang ada cukup kuat untuk menjadi alasan bagi publik mencurigai adanya upaya yang tidak sejalan dengan format demokrasi.
“Ini tidak diperlukan. Yang penting adalah kinerja mereka dalam melaksanakan tugas. Cukup dengan pidato yang jelas dan terukur,” tambahnya.
Shohibul juga menyarankan agar pejabat negara lebih baik menjalani tes kesehatan untuk memastikan mereka bersih dari penyalahgunaan narkoba, menganggapnya sebagai langkah lebih relevan daripada latihan fisik ala militer.
Tr : Anggi Nihma, Winda Metri Ayan
Editor : Feby Indrani
