Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengganti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan Kampus Berdampak. Program ini merupakan keberlanjutan dari MBKM yang difokuskan pada dampak nyata bagi masyarakat. Namun, sejumlah program unggulan dalam MBKM, termasuk Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM), tidak dilanjutkan. Kebijakan tersebut menuai sorotan, terutama dari mahasiswa yang pernah mengikuti program PMM, Sabtu (03/05/2025).
Mahasiswi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Aulia Rahma Gultom, yang menjadi peserta PMM Batch IV di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), menyayangkan keputusan tersebut.
“Menurut saya, penghapusan PMM sangat disayangkan dan merugikan mahasiswa yang belum sempat merasakan manfaat program ini,” ujarnya.
Aulia menilai PMM merupakan program berharga yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berkembang.
“Dengan dihapusnya PMM, akan mengurangi salah satu kesempatan mahasiswa untuk berkembang, mengenal budaya, suku, dan agama di Indonesia, sekaligus lingkungan di luar daerahnya,” tambahnya.
Ia juga mengaku mendapatkan banyak pelajaran hidup selama mengikuti program tersebut. Aulia belajar bertahan di luar pulau asalnya serta mengenal dan mempraktikkan budaya lokal secara langsung.
“Saya belajar kerja sama dengan orang-orang yang memiliki pola pikir berbeda, serta cara belajar di kampus yang metode pengajarannya tidak sama dengan kampus asal,” ungkapnya.
Meski begitu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menegaskan bahwa Kampus Berdampak tetap bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dengan lebih menekankan pada proyek nyata dan kolaborasi lintas sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Direktur Jenderal Dikti Ristek, Abdul Haris, menyatakan bahwa program ini fokus memberikan pengalaman belajar yang relevan dengan dunia kerja dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat serta industri.
“Kami tetap berkomitmen memberikan hak belajar kepada mahasiswa agar mendapatkan pengalaman yang relevan sebagai bekal di dunia pascakampus. MBKM menjadi kebijakan pertama dalam sejarah yang membuka peluang itu secara luas dan dibiayai pemerintah,” ujarnya, dikutip dari Medcom.id.
Saat ini, situs resmi PMM sedang dalam pemeliharaan rutin dan belum tersedia informasi terbaru terkait kelanjutan program. Aulia pun berharap jika PMM benar-benar dihentikan, pemerintah dapat menghadirkan program serupa yang lebih baik.
“Kalaupun PMM dihapus, saya berharap Menteri Pendidikan yang baru bisa menciptakan program serupa yang lebih unggul dan efektif, agar mahasiswa tetap memiliki kesempatan belajar dan berkembang di luar kampusnya,” harapnya.
Tr: Salsabila Balqis
