Teropongonline,Medan-Pesta demokrasi yang tak kurang dari 46 hari lagi menuju 17 April 2019 semakin hari semakin memanas. Aksi saling Serang argumen pun seringkali dilemparkan oleh kedua Tim pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Menjadikan Pemilu yang sejuk dan berintegritas seharusnya hal yang utama di lakukan oleh seluruh kontestan yang ikut “mengadu nasib” di pesta demokrasi kali ini, terlebih-lebih yang paling fokus disoroti oleh masyarakat yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden.
“Seharusnya pesta demokrasi menjadi sebuah ajang yang menggembirakan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya namanya juga pesta, tidak ada pesta itu yang menakutkan dan mengancam kerukunan. Yang terjadi sekarang adalah kebalikannya, Pesta demokrasi ini menjadi begitu menakutkan dengan kegaduhan-kegaduhan yang dipertontonkan oleh elit-elit politik, hoax bertebaran dimana-mana, sehingga berdampak kepada kegaduhan di masyarakat,” ujar Wira Putra, Ketua Departemen Kebijakan Publik KAMMI WILAYAH SUMUT, yang juga Presiden Mahasiswa USU 2017-2018.
Wira juga menyoroti tentang netralitas lembaga-lembaga negara yang seharusnya bersikap netral pada pemilu agar benar-benar tidak berpihak kepada calon manapun.
“Netralitas menentukan Integritas Pemilu serentak kali ini. KPU/BAWASLU/ ASN/TNI/POLRI/Kepala Daerah adalah ujung tombak dari ber Integritas nya Pemilu hari ini. Karena mereka punya tugasnya masing-masing dalam menjadikan pemilu ini berjalan dengan sempurna. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik ketika melalui keberpihakan penyelenggara pemilu dan lembaga yang ditugaskan untuk menjadi pengamanan dalam pemilu. Kalau mau ikut-ikutan berpolitik, ikut-ikutan berkampanye maka jangan jadi KPU, jangan jadi BAWASLU, jangan jadi ASN,TNI,POLRI. jadilah masyarakat sipil. Silahkan keluar dari lembaga-lembaga itu jika ingin bebas berkampanye,” tambahnya.
Menurut Wira juga Kepala Daerah sudah punya amanah besar yang titipkan rakyat kepadanya, jangan malah sibuk untuk ikut-ikutan mengkampanyekan salah satu calon melalui kekuasaan yang dimilikinya.
“Kepala daerah dipilih menggunakan uang rakyat yang cukup besar, jalankan tugas kalian untuk mensejahterakan rakyat yang kalian pimpin. Bukan untuk sibuk ikut mengkampanyekan dan memerintahkan bawahan kalian melalui kuasa yang kalian miliki untuk memilih ke salah satu calon. Baik pemilihan Eksekutif maupun Legislatif. Biarkan pemilu ini kita kembalikan kepada kehendak rakyat, agar pemimpin yang terpilih nantinya mampu membawa kepentingan-kepentingan rakyat untuk diperjuangkan bukan kepentingan pribadi dan kelompok saja,” pungkas Wira.
Rerporter : Agung
