Teropongonline, Medan-Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) menggelar diskusi advokasi dengan tema Pers Mahasiswa : Lagi – Lagi Kena Represi melalui Zoom dan live YouTube pada (26/07/2021) lalu.
Diskusi ini didasari karena terjadinya represi terhadap Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Limas Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Sriwijaya dan LPM Poros Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
Pemimpin Umum LPM Fisip Limas Universitas Sriwijaya (UNSRI) yaitu Shintia menjelaskan kronologi sebelum terjadinya represi tersebut.
“Jadi tanggal 3 Agustus kami mengunggah sebuah karikatur ke dalam Insta Story akun LPM Limas, dimana isi dari karikatur ini sedang mengkritik isu yang sedang terjadi di UNSRI yaitu tentang polemik UKT,” ungkapnya.
Sambungnya, ia mengatakan mendapatkan panggilan dari Dekan.
“Kemudian, di tanggal 6 Agustus saya bersama satu teman saya, dan juga Ketua BEM Fisip menghadiri panggilan dari Dekan Fisip. Setelah itu, di pagi harinya dekan meminta saya membuat surat penjelasan terkait karikatur untuk Rektor, lalu sorenya saya dihubungi kembali untuk menemui dekan dan jajarannya,” ungkap Shintia.
Shintia juga menjelaskan terkait pertemuan tersebut.
“Dalam pertemuan tersebut, kami LPM Limas dikatakan provokator atas poster yang berisikan pengecaman rektor. Dekan menyatakan bahwa kami telah melanggar etika dengan mencoreng nama baik rektor, dan disitu kami harus mendapatkan sanksi akademik berupa skorsing atau pemberhentian, namun sanksi tersebut belum dikeluarkan sampai rapat senat dilakukan,” jelasnya.
Selain itu, Pemimpin Redaksi LPM Poros Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta yaitu Adil Al-Hasan juga mengatakan sedikit kronologi sebelum permasalahan terjadi.
“Oknum dosen dari prodi Ilmu Komunikasi (Ilkom) yang tanda kutip memaksa mahasiswa untuk membeli buku namun yang menjadi permasalahan, jika tidak membeli buku tersebut maka akan mendapat nilai B-, C atau D,” ungkapnya.
Adil juga menjelaskan bagaimana penulisan berita tentang polemik diangkat.
“Berawal dari semester pendek di UAD mata kuliah kemuhammadiyahan, disitu ada polemiknya bahwa dosen memaksa membeli buku dan berpengaruh terhadap nilai. Ketika kami menanyakan hal itu kepada LPSI yang menaungi hal tersebut, mereka mengatakan itu tidak benar,” ujarnya.
Sambungnya, saat berita diterbitkan pihak LSPI tidak terima.
“Setelah berita itu kami terbitkan pihak LSPI tidak terima, dan Poros mendapatkan panggilan berupa surat resmi yang mereka bilang bertajuk tabayyun melalui pembina. Dalam pertemuan tersebut, mereka meminta berita itu di take down tanpa mau tau soal kode etik jurnalisme, yang mereka tau berita itu merugikan dan harus di take down,” sambung Adil.
Adil juga mengatakan di dalam forum tersebut terjadi intimidatif sehingga mereka membuat keputusan berita tersebut di take down.
“Dan pada akhirnya berita tersebut kami take down bukan karena melanggar kode etik jurnalistik namun dengan alasan menghargai narasumber dan tokoh dosen yang sudah sepuh serta tokoh dalam Muhammadiyah, dan juga karena di dalam forum tersebut dalam tanda kutip sudah terjadi intimidatif,” ujarnya.
Tr : Annisa Alivia
Editor : Mhd. Iqbal
