Teropongonline, Medan – Setelah sehari sebelumnya Aliansi Mahasiswa Se – Kota Medan yang menggeruduk DPRD Sumut dan berakhir dengan bentrokan, hari ini Jum’at (21/9/2018) giliran Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Utara yang kembali menuntut pemerintah untuk segera melakukan stabilisasi perekonomian nasional.
Dalam aksinya di Bank Indonesia Cabang Sumut, DPD IMM Sumut menyatakan empat sikap, yaitu:
1. Mempertanyakan keseriusan Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang memiliki tugas tunggal menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang hari ini kami nilai gagal
2. Mempertanyakan sejauh mana efisiensi 5 langkah yang diambil Bank Indonesia dalam menstabilkan nilai tukar rupiah
3. Mendesak Bank Indonesia segera menstabilkan nilai tukar rupiah dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi mikro
4. Mendesak Bank Indonesia menggelontorkan valuta asing (Valas) dan intens melakukan intervensi pasar
Setelah berorasi di depan Bank Indonesia, massa IMM bergerak menuju kantor DPRD Sumut.
Dalam pernyataan sikapnya, IMM meminta kepada DPRD Sumut untuk segera mengintervensi pemerintah pusat dan menyuarakan suara rakyat yang semakin sulit dalam kehidupan sehari – hari.
” Melihat kondisi dan realita yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah masuk ke dalam tahap yang mengkhawatirkan dan perlu ada gagasan serta gebrakan cepat yang efisien oleh pemerintah dan elit politik bangsa ini,” Ujar Herman Birje Nasution selaku Ketua Umum DPD IMM Sumut.
” Ada beberapa hal menjadi kekhawatiran kami selaku insan akademis yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kami susun dalam pernyataan sikap sekaligus aspirasi yang harus di dengar dan diindahkan pemerintah,” Imbuhnya.
Dalam hal ini, DPD IMM Sumut menyatakan tujuh poin yang menjadi tuntutan, yaitu:
1. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia supaya menstabilkan perekonomian dan nilai tukar rupiah yang berimbas kepada perekonomian masyarakat kecil.
2. Mengecam kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang tidak pro terhadap masyarakat, antara lain:
– Indonesia mengimpor beras yang notabene adalah negara Agraria
– Memecat Menteri Pertanian Republik Indonesia karena dinilai tidak pro terhadap masyarakat dan Petani Indonesia
– Mempertanyakan integritas Menteri Hukum dan HAM yang tidak paham dengan tupoksinya terhadap penegakan hukum sila ke 5 Pancasila.
3. Menolak Perpres No.20/2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing yang tidak pro terhadap tenaga kerja lokal dalam situasi angka pengangguran masyarakat dengan rasio yang tinggi dan kami nilai bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan
4. Mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dibantu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mabes Polri agar menindaklanjuti putusan MA No.2642-K-PID-2006 tentang pengembalian hak kepemilikan tanah kepada negara seluas 23.000 (ha) yang berlokasi di Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. Menyesalkan putusan MA tentang pembatalan PKPU No.20 Tahun 2018 tentang Pemilu Pasal 4 Ayat 3
6. Mendukung penuh KPU untuk tetap menjalankan PKPU No.20 Tahun 2018 tentang Pemilu yang kami nilai lebih mengedepankan azas keadilan dan azas kemanfaatan
7. Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden RI dan seluruh kabinetnya harus bertanggung jawab atas kekisruhan yang terjadi di masyarakat Indonesia karena sangat menciderai nilai – nilai kebhinekaan dan Pancasila yang merupakan asas pemersatu bangsa
Reporter : Agung Harahap
