Teropongonline,Medan-Ribuan Massa yang terdiri dari beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Rakyat pada Rabu (22/09/2019) mengepung Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara di Jalan. H. Adam Malik.
Gerakan yang dimotori oleh GNPF Ulama Sumut ini menuntut agar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin yang telah dinyatakan unggul terhadap pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno oleh KPU RI pada Senin (21/05/2019) lalu agar didiskualifikasi dikarenakan banyak dugaan kecurangan.
Dalam pengamanan aksi tersebut, pihak Kepolisian dari jajaran Polrestabes Medan dan Polda Sumut tampak membarikade jalanan tepat di depan pintu gerbang Kantor Bawaslu Sumut.
Jalannya aksi berlangsung damai dan tidak terdapat gesekan – gesekan yang berarti antara massa aksi dengan pihak Kepolisian. Walaupun pada siang hari sempat terdapat seseorang yang diduga provokator dan membawa senjata api jenis FN, namun berhasil diamankan dengan sigap oleh pihak Kepolisian. Massa sempat bertahan hingga waktu berbuka puasa dan menggelar sholat tarawih berjamaah di seputaran bundaran tugu Adipura sebelum akhirnya membubarkan diri pada pukul 21.47 WIB.
Dandim 0201/BS Kolonel. Inf. Yuda Rismansyah yang turun ke lokasi dan ikut serta sholat tarawih berjamaah bersama Kapolrestabes Medan dan massa aksi mengatakan bahwa sangat bersyukur karena hasil negosiasi dengan beberapa pimpinan aksi akhirnya massa tidak bermalam di seputaran Kantor Bawaslu Sumut dan sepakat untuk membubarkan diri.
” Alhamdulillah dari hasil negosiasi tadi massa aksi sepakat untuk kembali ke rumahnya masing – masing. Karena ini juga sudah malam dan kita khawatirkan muncul provokator – provokator yang dapat memperkeruh suasana,” katanya.
Dirinya mengatakan bahwa TNI mendukung dan siap membantu Polri dalam mengamankan aksi – aksi lanjutan jika terjadi. ” Ya kita akan menurunkan pasukan biasa untuk membantu Polri mengamankan aksi. Tidak ada bawa apa – apa. Sesuai prosedur saja kita,” tutur Yuda.
Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes. Pol. Dadang Hartanto berharap kepada para pengunjuk rasa agar kiranya tetap mematuhi peraturan perundang – undangan.
” Saya harap kepada saudara – saudara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum untuk tetap selalu mematuhi undang – undang nomor 9 tahun 1998. Terutama tentang batas waktu. Jikalaupun ada kemunduran waktu perlu dinegosiasikan. Sehingga pengguna jalan lain atau masyarakat Kota Medan yang lain tidak terganggu aktivitasnya,” jelas Dadang.
Dirinya mengaku bahwa jumlah personel yang turun dalam mengamankan aksi kali ini sebanyak 400 personel yang tergabung dari unsur TNI – Polri. Mengenai kemungkinan aksi lanjutan pada tanggal 25 Mei 2019 mendatang, Kapolres menyebut akan menyesuaikan kekuatan pasukan dan estimasi massa yang akan turun melakukan unjuk rasa.
Reporter : Agung Harahap
