Teropongonline, Medan- Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan akan digelar di tahun ini. Sudah banyak bermunculan bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan periode 2020 – 2025 yang mendeklarasikan diri untuk maju menuju singgasana Balaikota. Nama Bobby Afif Nasution pun di gadang – gadang menjadi salah satu calon kuat menuju kursi Medan 1. Namun, tak berselang lama berbagai organisasi masyarakat (Ormas) Islam yang tergabung bersama GNPF Ulama Sumut merilis 13 nama Calon Walikota Medan yang akan mereka usung.
Terbaru, pada Rabu (12/02/2020) pasangan Azwir Ibnu Azis – Abdul Latif Khan juga mendeklarasikan diri siap maju di kontestasi Pilkada Kota Medan 2020. Mereka mengklaim didukung oleh berbagai Ormas Islam dan akan maju sebagai calon independen.
Menanggapi hal ini, pengamat politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Anshor Siregar mengatakan bahwa sebenarnya peta politik dalam konteks rivalitas Pilkada Medan 2020 masih belum dapat terbaca secara jelas. Ia mengatakan bahwa para bakal calon yang mendeklarasikan diri masih sebatas “cek ombak”.
” Soal peluang untuk menang kita harus lihat dulu peta rivalitasnya nanti di lapangan. Peta rivalitas itu ditentukan oleh faktor berapa pasangan yang akan maju, kekuatan figuritas yang maju, dan analisis jejaring serta political cost yang dimiliki. Kita tidak mungkin mengabaikan nama OK Arya Zurkarnain yang dua periode menjadi Bupati Batubara melalui jalur perseorangan,” jelasnya.
Dirinya menuturkan dalam Negara demokrasi seperti Indonesia, kemunculan calon yang cukup banyak merupakan sebuah kewajaran. Sebab dengan partai politik yang banyak pula. Akan tetapi, lanjutnya tidak menutup kemungkinan jika di akhir hanya muncul beberapa calon saja.
” Itu sebanding dengan banyaknya partai politik. Logikanya banyak partai tentu besar peluang beroleh calon. Untuk Kota Medan meski hanya PDIP dan Gerindra yang menurut besaran jumlah kursi boleh mengajukan pasangan masing-masing tanpa berkoalisi dengan partai lain, tentu saja secara teoritis masih mungkin memunculkan paling tidak dua bakal calon lagi dengan koalisi partai-partai yang ada, di luar calon perseorangan. Jika akhirnya mengerucut menjadi lebih kecil, misalnya menjadi dua pasangan, itu hal biasa dalam kondisi demokrasi di Indonesia,” tutur pria yang juga dosen FISIP UMSU ini.
Tr : M. Agung Safari Harahap
