Teropongdaily, Medan-Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menilai bahwa bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh dan Sumatera mencerminkan kegagalan tata kelola politik-ekonomi Indonesia, Selasa (09/12/2025).
Shohibul menjelaskan bahwa bencana yang menewaskan 961 jiwa. Terdiri dari 389 korban di Aceh, 338 di Sumatera Utara, dan 234 di Sumatera Barat serta merusak 157.600 rumah dan memaksa 835.000 orang mengungsi, merupakan dampak langsung dari praktik ekstraktivisme tanpa regulasi yang kuat.
“Ini bukan sekadar musibah alam, tetapi musibah buatan manusia. Undang-Undang Omnibus Law menarik otoritas pengelolaan sumber daya ke Jakarta, melemahkan otonomi daerah, dan memfasilitasi perebutan ruang oleh oligarki. Kekayaan Rp500 triliun dari royalti tambang dinikmati elite, sementara rakyat membayar dengan nyawa,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penetapan status bencana nasional sangat penting untuk membuka jalan bagi audit forensik dan moratorium izin, yang berpotensi menindak perusahaan-perusahaan yang terlibat.
“Status nasional akan memicu audit forensik dan moratorium izin, yang berpotensi mengeksekusi perusahaan-perusahaan itu. Menolak bantuan asing dengan alasan ‘masih mampu’ adalah bentuk penyangkalan politik dan melanggar prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) internasional,” katanya.
Terakhir, Shohibul yang aktif dalam advokasi kebijakan publik Muhammadiyah menyerukan agar masyarakat sipil diperlakukan sebagai mitra, bukan ancaman.
“Aceh dan Sumatera bukan korban pasif, melainkan saksi sejarah. Jika terus diabaikan, gejolak terkait otonomi bisa kembali muncul. Ini adalah panggilan untuk akuntabilitas, lakukan reformasi atau kita menghadapi risiko kolaps total,” jelasnya.
Tr: Yuda Pratama & Anggun Nihma
