Teropongonline, Medan-Akademisi hukum Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Ismail Koto, S.H, M.H angkat bicara terkait polemik mural kritik sosial. Minggu, (15/08/2021)
.
Ismail menjelaskan bahwa mural adalah seni menggambar yang harus dapat izin Pemerintah terkait dinas tata ruang.
.
“Kalau dilihat pengertian secara luas, mural adalah menggambar atau melukis di atas media seperti dinding, tembok atau media luas lainnya yang bersifat permanen. Jika untuk keindahan kota, idealnya mural harus mendapat izin dari Pemerintah terkait dalam hal dinas tata ruang,” jelasnya.
.
Mengutip dari berita satu.com, ketika Presiden masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menegaskan bahwa seni corat – coret dinding mural berbeda dengan corat – coret di jembatan dan rambu lalu lintas, dimana pelaku itulah yang harus dikejar. Sedangkan seni mural tidak melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum.
.
Selanjutnya, Ismail juga menjelaskan kebanyakan mural pada bangunan umum adalah karya yang memiliki makna atau ekspresi dalam menyampaikan pesan.
.
“Jika kita melihat banyak mural yang ada pada dinding – dinding bangunan umum, itu kebanyakan sebuah karya yang memiliki makna dan dikatakan juga sebagai ekspredi seniman dalam hal menyampaikan pesan dan tak jarang dijadikan spot foto oleh kalangan anak muda yang melaluinya,” kata Ismail.
.
Menanggapi mural yang sedang viral, Ismail mengungkapkan itu pesan bahwa negara sedang tidak baik – baik saja.
.
“Berbicara terkait mural yang sedang viral baru – baru ini, terutama gambar yang diduga mirip Presiden Jokowi yang bertuliskan “Jokowi 404: Not Found’. Hal itu merupakan sebuah ekspresi dari salah seorang maupun kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan pesan bahwa negara sedang tidak baik – baik saja dan idealnya harus dijadikan kritikan yang dihormati,” tambahnya
..
Lalu terakhir, terkait penghapusan mural itu karena tidak mengantongi izin. Akademisi hukum itu menyampaikan keputusan yang diambil aparat terlalu cepat dan bisa menimbulkan stigma baru di Masyarakat.
.
“Mengenai penghapusan mural, menurut saya itu sebuah keputusan yang terlalu cepat diambil dan hal tersebut dianggap dapat menimbulkan stigma baru di tengah masyarakat terhadap tidak konsistenan dalam penegakan hukum. Mengapa ? Karena kalau izin yang menjadi dasar penghapusan mural tersebut idealnya semua mural yang ada di dinding serta tidak mengantongi izin harus dihapus,” ujarnya.
.
Ia juga mengkhawatirkan jika akan timbul masalah baru kedepannya. “Jika hanya mural yang bersifat kritik terhadap Jokowi yang cepat respon lalu dihapus maka ini akan menjadi masalah baru yang ada di masyarakat dan menganggap ketidakadilan dalam hal penegakan hukum,” sampainya.
.
Tr : Siti Rifani
Editor : Mhd. Iqbal
