Teropongonline, medan – Pemerintahan Mahasiswa Sumatera Utara (Pema USU) mengadakan diskusi dan konsolidasi terkait kasus agraria perampasan lahan yang terjadi di Dusun Pardomuan Nauli, Desa Bukit Mas II Besitang, Langkat, Sumatera Utara. Diskusi ini berlangsung di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Langkat (Himala) Jl. Sei Asahan no.26 , Padang Bulan, Medan pada Rabu siang, (20/02/19).
Puluhan warga transmigrasi lokal (translok) yang menjadi korban penggusuran dan perampasan lahan mengadu kepada mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) agar kiranya mahasiswa dapat membantu memperjuangkan hak mereka kembali. Terdapat 300 Ha lahan transmigrasi masyarakat Desa Bukit Mas II Dusun Pardomuan Nauli, Besitang, Langkat yang di rampas oleh oknum tidak bertanggung jawab yaitu ketua kelompok transmigrasi berinisial RS.
Togu Hutasoit merupakan salah satu warga yang mendatangi langsung kampus Universitas Sumatera Utara (USU) untuk meminta bantuan terhadap mahasiswa-mahasiswa USU dalam memperjuangkan hak-hak mereka. “Kami adalah masyarakat yang tertindas selama 23 tahun mulai dari tahun 1993 sampai sekarang belum juga selesai. Kami meminta bantuan kepada mahasiswa Sumatera Utara agar bisa mendampingi kami untuk mengarahkan kepada instansi terkait untuk menindak lanjuti masalah yg kami hadapi,”katanya saat diwawancarai kru Teropong.
Kemudian, Togu juga menyesalkan bahwa selama ini pemerintah tidak bisa membantu dalam menyelesaikan masalah lahan transmigrasi hingga tuntas. “Ya selama ini tidak ada pemerintah yang jujur dan bisa untuk menyelesaikan dan meluruskan masalah kami. Sampai sekarang ini,”pungkas Togu. Berulang kali pula kata Togu mereka dibohongi oleh beberapa oknum yang berjanji akan membantu menyelesaikan masalah mereka, namun nyatanya juga tidak kunjung selesai.
Salah satu warga lainnya yang juga menjadi korban penggusuran Rudianto Nadapdap menceritakan awal mula permasalahan ini. Dulunya ia dan masyarakat lainnya ini termasuk anggota translok selepan, kemudian mereka digusur karena diadu domba oleh pengusaha Anugrah Langkat Makmur (ALM).
“Selama digusur kami diasingkan dan diungsikan di Kakabanjati. Kemudian ya kami menuntut hak kami itu supaya dikembalikan. Kami juga diusulkan oleh Bupati agar membuat surat SK tanah di daerah kecamatan Besitang, namun sama saja tidak ada penyelesaian lebih lanjut,” jelasnya.
Sebanyak 143 kartu keluarga dijanjikan akan mendapatkan lahan sebanyak 2 Ha dari 300 Ha yang diberi tapi malah justru mendapatkan kenyataan yang membuat hidup mereka sengsara. “Kami yang mempunyai hak lahan seluas itu nyatanya tidak pernah diberikan sedikitpun kepada kami masyarakat Langkat. Dan justru malah membuat hidup kami sengsara selama bertahun-tahun,”ujarnya.
Bentuk pengaduan ini dilakukan masyarakat Langkat karena mereka percaya terhadap mahasiswa dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Mereka juga menaruh harapan besar dan mempercayakan perjuangan hak- hak mereka terhadap mahasiswa khususnya Mahasiswa Sumatera Utara untuk bisa membantu masyarakat Langkat dalam menyelesaikan masalah ini sampai selesai.
Menanggapi diskusi ini Iqbal Harefa selaku Presiden Pemerintahan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (Pema USU) mengatakan tujuan diadakannya diskusi ini agar bisa mencerdaskan seluruh masyarakat maupun mahasiswa terkait kasus-kasus agraria. Ia pun turut memberikan statementnya terkait pengaduan masyarakat Langkat atas masalah tersebut.
“Kami adakan diskusi ini untuk memahamkan dan mencerdaskan kepada seluruh masyarakat atau elemen organisasi intra maupun ekstra yang masih tergugah hatinya terkait kasus-kasus agraria. Intinya kami mau mencerdaskan atau memberikan kronologis yang lebih jelas sehingga apapun aksi-aksi kedepan nanti landasannya sudah dipahami dengan baik,” katanya saat dihubungi via Whatsapp.
Presiden Pema USU ini juga akan merencanakan membentuk sebuah aliansi mahasiswa guna sebagai pengawal isu yang sedang terjadi saat ini, khususnya mereka (warga langkat) yang meminta bantuan kami. “Pasca diskusi ini kita akan membentuk satu aliansi yang bernama Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara peduli agraria. Tujuannya yaitu sebagai garda terdepan pengawal isu ini untuk akhirnya selesai di pengadilan,”paparnya.
Reporter : Musbar tanjung, Kusnadila Anandari
Editor : Fuad Saleh Madhy
