Teropongdaily, Medan-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut ) menggelar debat perdana Pilgub (Pemilihan Gubernur) Sumut 2024 yang berlangsung di Hotel Grand Mercure, Rabu (30/10/2024).
Debat ini di mulai dari pukul 20.00 WIB, dengan mengusung tema “Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat.”
Pada segmen pertama, masing-masing pasangan calon menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka dalam waktu 3 menit. Cagub dan Cawagub nomor urut satu, Bobby Nasution dan Surya menyampaikan visi misinya.
Bobby menyoroti permasalahan akses kesehatan dan pendidikan yang belum merata di Sumatera Utara.
“Penduduk Sumut masih sulit untuk mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan, kami ingin memastikan jika diberi amanah, masyarakat Sumatera Utara (Sumut) akan mendapatkan akses kesehatan menggunakan KTP Sumatera Utara dan kami pastikan tidak ada lagi kutipan untuk SMA dan SMK di Sumatera Utara,” ungkapnya
Sementara di Sektor Pendidikan, Cawagub nomor Urut Dua, Edy Rahmayadi dan Hasan menyampaikan akan meningkatkan APBD.
“APM saya Gubernur Sumatera Utara melengkapi 24 SMK dan SMA yang saya bangun, saya bukan wacana tapi kebutuhan kita sampai 96 dalam rangka melengkapi setiap SMA di seluruh 33 kabupaten dan kota, tapi bertahap bertingkat dan berlanjut untuk kami lakukan, dengan meningkatkan APBD kita minimal 20%, dari 20% itu memang kita kemarin terhenti karena dilakukan revolusi karena terjadinya covid 19, saya hanya mampu menyiapkan 24 SMA,APM ini sangat penting, tapi pastinya di 2022 sudah meningkat 0,68%,” sampainya.
Bobby turut menjawab tentang APM dalam debat tersebut.
“Kami kemarin keliling ke Sumatera Utara untuk kampanye, kalau dibandingkan APM ini untuk SMA dibandingkan SMP dan SD, ada dua persoalan yg kami dapatkan di lapangan, karena masih ada kutipan kutipan bayaran untuk anak sma dan SMK di Sumut, masalah yang kedua ada dibeberapa Kabupaten kita, budaya anak-anaknya setelah SMP langsung lanjut kerja,” ucapnya.
Kemudian, Cagub nomor urut dua tersebut turut bertanya kepada Cagub nomor urut satu gimana konkretnya dari Cagub nomor satu tersebut.
“Yang ditanyakan angka partisipasi ini bukan kutipan ,pelanggaran, kalau memang tau ada kutipan-kutipan seperti itu kenapa gak dilaporkan? bukan ini persoalannya, tapi APM ini angka partisipasi yang mesti kita bina, bukan IPM indeks , memang ekonomi mempengaruhi tapi yang perlu dicatat kehadiran gubernur untuk memfasilitasi,” pungkas Edy.
Tr: Imtiyaz Alnatanisa
Editor: Salsabila Balqis
