Teropongonline, Medan – Pengurus Daerah (PD) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Medan menyerbu Kantor DPRD Sumatera Utara pada dengan tuntutan menindaklanjuti tindakan represif aparat Kepolisian kepada Mahasiswa beberapa waktu lalu. jum’at (28/09/2018)
Massa aksi menyuarakan bahwa saat ini Indonesia dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo sedang tidak baik – baik saja. Pasalnya, pada 20 September lalu telah terjadi tindakan represif aparat Kepolisian terhadap mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasinya di depan Kantor DPRD SU. Hal ini dianggap oleh KAMMI Medan mematikan demokrasi dan semangat reformasi di negeri ini.
“Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dollar yang terpuruk nenyentuh angka Rp14,918,85 bahkan beberapa waktu lalu sampai menyentuh Rp15,000. Tentu membuat harga komoditas pangan yang kini kita masih impor mengalami kenaikan. Kenaikan impor kini juga menaik tajam pada bulan Mei 2018 naik 28,12 persen. Diperparah lagi dengan polemik aparatur negara terkait impor beras sehingga menunjukkan pemerintah tidak serius dalam mengurus negara,” Ungkap Hadi Mansyur Peranginangin selaku Ketua Umum PD KAMMI Medan.
Saat melakukan aksi, PD KAMMI Medan dihadapkan dengan pengamanan aparat Kepolisian yang sangat ketat, bahkan sepanjang pagar pintu masuk Kantor DPRD Sumut dipagari kawat berduri.
Menanggapi hal ini, Koordinator Aksi Malik Vanedi menyayangkan sikap aparat yang melakukan pengamanan berlebihan tersebut.
“Niat kita ini cuma ingin melakukan konsolidasi dengan pimpinan DPRD Sumut untuk segera melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) terkait tindakan represif aparat Kepolisian terhadap aksi mahasiswa beberapa waktu lalu,” Ujarnya.
Dalam aksinya kali ini PD KAMMI Kota Medan menyatakan lima poin yang menjadi tuntutan, yaitu:
1. Mendesak DPRD SU melakukan RDP dengan Mahasiswa dan Polrestabes Medan
2. Stop produk impor
3. Wujudkan reforma agraria
4. Tolak kedatangan IMF dan World Bank di Bali
5. Stabilitaskan harga komoditas pangan
Reporter : Agung Harahap
