Teropongdaily, Medan-Pengamat politik dan sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, mengkritik surat peringatan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kepada 25 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk OpenAI. Kamis, (20/11/25).
Shohibul menjelaskan bahwa langkah tersebut tidak mencerminkan kecerdasan regulatif, tetapi justru memperlihatkan lemahnya kapasitas negara dalam merespons perkembangan teknologi dunia.
“Negara hanya mengurusi pendaftaran, bukan masa depan digital bangsanya,” katanya.
Shohibul menambahkan bahwa pemerintah masih terjebak pada formalitas administratif, sementara kompetisi global telah bergerak menuju kecerdasan buatan, superkomputasi, chip, keamanan siber, dan geopolitik data.
“Mereka mengira pendaftaran PSE adalah indikator kedaulatan digital. Padahal itu hanya ritual birokrasi. Sementara dunia bergerak menuju kompetisi Artificial Intelligence (AI), chip, quantum computing, dan data geopolitics. Kita masih mengurus formulir,” tegasnya.
Ia juga menyoroti posisi Indonesia yang disebutnya berada dalam kategori ‘dhuafa digital’ karena tidak memiliki platform teknologi global, riset AI yang kuat, maupun ekosistem talenta digital yang memadai.
“Ini ironi, kita bukan pemain global. Kita bukan produsen teknologi. Kita hanya konsumen yang marah-marah, tetapi tidak menyadari betapa rentannya posisi kita. Itulah yang saya sebut dhuafa digital,” ujarnya.
Selain itu, Shohibul menilai ironi lain terlihat dari lemahnya penindakan terhadap judi online dibandingkan ketegasan negara kepada platform edukasi atau layanan berbasis riset.
“Ketika rakyat habis-habisan karena judi online, negara tidak menunjukkan kehadiran. Tapi ketika platform besar belum mendaftar, negara tiba-tiba gagah. Ini bukan kedaulatan digital ini fatamorgana digital,” pungkasnya.
Tr: Adimas Dwipangga
